Pemilihan Kepala Daerah 2024, Anggota DPR Widya Pratiwi Harap Polri Netral lalu Jaga Marwah Institusi

DreamHub.id – JAKARTA – pemilihan gubernur Serentak 2024 tinggal menghitung hari. Jelang pemungutan suara, dinamika urusan politik di tempat wilayah menjadi perhatian serius, khususnya mengenai integritas Polri .

Anggota Komisi III DPR Widya Pratiwi mengatakan, Polri harus mampu menjaga jalannya Pemilihan Kepala Daerah berlangsung secara adil. Polri harus bebas dari kepentingan urusan politik praktis.

”Polri harus mampu menjamin dan juga menjamin berbagai tindakan pemanggilan, pemeriksaan hingga penetapan terdakwa yang terjadi di dalam tingkat daerah, khususnya Maluku pada masa tahapan pilkada adalah tindakan yang mana murni merupakan law enforcement dan juga bebas dari kepentingan kebijakan pemerintah praktis,” kata Widya pada waktu Rapat Kerja Komisi III DPR bersatu Kapolri juga jajaran Kapolda se-Indonesia di area Gedung DPR Senayan, Jakarta, Hari Senin (11/11/2024).

Menurut legislator Dapil Maluku itu, di praktiknya banyak ditemui hukum disalahgunakan menjadi alat untuk memberikan tekanan politik. Menekan salah satu paslon dan juga memfasilitasi paslon lain.

“Penyalahgunaan kewenangan semacam ini tentunya menjadi ekses buruk hingga mengakibatkan konflik of interest juga berdampak pada kepercayaan masyrakat terhadap institusi Polri,” jelasnya.

Politikus PAN itu berharap Polri sebagai institusi negara mampu menyebabkan borderline terhadap seluruh jajarannya di tempat tingkat daerah. Hal itu agar Polri masih berpegang pada netralitas dan juga profesionalitas sehingga dapat menciptakan ruang demokrasi yang tersebut fair.

“Ini harus dipertegas di dalam pada forum ini. Sehingga menjadi warning untuk oknum Polri dalam tingkat tempat agar tidaklah menggunakan institusi sebagai sarana untuk memfasilitasi kepentingan kebijakan pemerintah pribadi juga mengorbankan keberhasilan institusi,” ungkapnya.

Widya yakin netralitas kemudian profesionalitas institusi Polri adalah kemewahan yang mana tak mungkin saja dapat ditukar dengan tawaran kebijakan pemerintah ataupun kepentingan subjektif. “Saya orang mantan Bhayangkari yang digunakan sudah ada bertahun-tahun berada pada lingkungan Polri pada mendampingi suami saya. Untuk itulah, maka sudah ada menjadi tanggung jawab moril bagi saya untuk menjaga hormat institusi Polri,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *