DreamHub.id – DENPASAR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi membuka Rapat Sinkronisasi Nasional (Rakornas) Lingkup Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri di tempat The Meru Sanur, Daerah Perkotaan Denpasar, Bali, Rabu (9/10/2024).
Rakornas ini merupakan inisiatif internal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengatasi berbagai persoalan hukum yang dimaksud kerap muncul di tempat lingkungan pemerintahan.
Dalam sambutannya, Mendagri menekankan pentingnya peran Biro Hukum di menyusun serta meninjau setiap kebijakan, khususnya yang tersebut berdampak luas bagi masyarakat. Dia mengingatkan semua kebijakan harus melalui peninjauan Biro Hukum untuk menghindari persoalan di dalam kemudian hari.
Tito menyoroti banyaknya persoalan hukum yang mana ada dalam lingkungan pemerintahan. Dia selalu mengikuti informasi setiap gugatan yang tersebut ada pada Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga Mahkamah Agung (MA).
“Kita merasa bahwa persoalan hukum pada lingkungan pemerintahan ini banyak sekali. Gugatan hampir tiap minggu ada,” ujar Tito.
Mendagri juga membeberkan banyaknya hasil hukum yang mana dihasilkan oleh kementerian, lembaga, lalu pemerintah tempat (Pemda). “(Dari tahun 2020-2024 ada 892 rancangan peraturan tempat (Perda) yang tersebut diajukan area ke Kemendagri. Sementara Kemendagri menyusun 296 Peraturan Mendagri (Permendagri) kemudian Instruksi Mendagri ada 138,” sebutnya.
Di sisi lain, rakornas bertujuan menguatkan hubungan personal antar Biro Hukum dari berbagai tingkatan pemerintahan. “Itu yang nomor satulah sejujurnya targetnya. Emotional bonding. Hubungan personal antara kita komunitas Biro Hukum,” ucapnya.
Sebagai informasi, rakornas ini dihadiri beberapa pembicara penting. Mereka yakni Ketua Kamar TUN MA Yulius, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, serta Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus.
Kemudian, Hakim Agung Kamar TUN MA Yodi Martono Wahyunadi, Direktur Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Muda Sektor Perdata serta TUN Kejaksaan Agung Sila Haholongan, serta Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Roberia.
