DreamHub.id – JAKARTA – Partai Ummat yang digunakan didirikan oleh tokoh Reformasi Amien Rais mengupayakan usulan kepala area seperti gubernur, bupati, dan juga wali kota dipilih oleh DPRD. Usulan Presiden Prabowo Subianto itu dinilai sebagai bentuk terobosan bagus untuk menghemat anggaran Pemilihan Kepala Daerah .
“Partai Ummat menyambut baik gagasan ini. Partai Ummat menganggap ide Presiden Prabowo untuk kembali memberikan kewenangan untuk DPRD di memilih kepala tempat sebagai terobosan yang tersebut bagus untuk menghemat anggaran negara,” kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi di keterangan tercatat dikutip, Hari Senin (16/12/2024).
Ridho menyinggung pemilihan gubernur 2024. Menurutnya, sudah ada tidak rahasia lagi butuh modal yang mana tak kecil untuk mengikuti Pilkada. Bila hal itu terus dibiarkan, kata Ridho akan berefek pada gagalnya perkembangan yang tersebut bisa jadi mensehjaterahkan rakyat.
“Logika pilkada kita sekarang itu telah seperti usaha atau investasi, jikalau menang tidak rakyat yang dimaksud untung tapi para bandar pilkada yang digunakan untung. Apa kondisi ini mau kita biarkan terus berlarut?” tanya Ridho.
Ridho menjelaskan, bahwa ide one man one vote ketika ini cenderung belum bisa jadi diterapkan sepenuhnya. Pasalnya, kata dia, bangunan sosial-ekonomi warga Indonesia yang relatif dalam bawah garis kemiskinan lalu mayoritas hanya sekali berpendidikan hingga SD saja. Hal yang dimaksud membuka pintu lebar bagi jual beli ucapan secara masif.
“One man, one vote akan menjadi ide yang relevan kelak ketika rakyat Indonesia telah merata di hal sekolah lalu ekonomi,” kata Ridho.
Lebih lanjut, Ridho usulkan agar verifikasi faktual bagi parpol yang mana sudah ada pernah mengambil bagian pemilihan tak perlu diadakan lagi. Pasalnya, sambung dia, hal iti membebani parp yang juga memerlukan biaya yang tersebut tak sedikit lantaran semua partau dipaksa untuk menyebabkan infrastruktur di dalam wilayah yang mana bukanlah basis mereka.
“Partai kebijakan pemerintah itu kan seharusnya menjadi representasi bagi basis basis konstituen mereka itu yang mana gak kemungkinan besar mampu mewakili seluruh karakteristik demografis penduduk Indonesia, sehingga verifikasi faktual yang tersebut ada sekarang itu seperti memaksa partai kebijakan pemerintah untuk ‘mengarang’ mewakili karakteristik demografis tertentu,” kata Ridho.
Pada akhirnya, kata Ridho, rakyat juga yang dimaksud menentukan partai mana yang sesuai dengan pilihan mereka, bagi partai yang dimaksud terus bekerja akan mendapat imbal suara, sehingga verifikasi faktual sebenarnya nanti sanggup diukur dari indikator hasil pemilu.
“Jadi poin Partai Ummat adalah kalau mau membenahi sistem pemilihan umum kita yang mana berbiaya mahal harus dimulai dari hulu ke hilir, termasuk apakah masih sesuai dengan sistem pilpres legislatif terbuka ketika ini yang dimaksud juga ekuivalen dengan pemilihan gubernur yang berbiaya mahal,” kata Ridho.
“Begitu juga Pilpres apa tiada sebaiknya seperti dulu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, apapun pilihannya, dengan catatan negara kita tak boleh kembali menganut rezim otoritarianisme apalagi militeristik, seperti masa sebelum Reformasi 1998,” tandasnya
