DreamHub.id – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kepala tempat seperti gubernur, wali kota, serta bupati kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan salah satu faktor pendorong munculnya wacana tersebut, yakni bilangan golput yang mana tinggi.
“Salah satunya juga, buktinya nomor partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan. Karena penduduk tambahan berpikir tentang bagaimana merek dapat hidup, bagaimana dia bisa saja menyekolahkan anak-anaknya. Dan lantaran itu tugas pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut,” kata Supratman di tempat Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Hari Jumat (13/12/2024).
Kendati demikian, kata Supratman, wacana pemilihan kepala area oleh DPRD yang dimaksud belum diputuskan. Pemerintah, katanya, masih mendiskusikan hal yang dimaksud dengan DPR lalu ketua umum partai politik.
“Kita pemerintah dengan DPR juga tentu dengan ketua umum-ketua umum partai urusan politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi,” ungkapnya.
Supratman menilai wacana yang digunakan dilempar oleh Prabowo itu baik untuk dipertimbangkan. “Saya rasa itu wacana yang baik yang mana perlu kita pertimbangkan,” katanya.
“Pertama, pemilihan kepala tempat di dalam undang-undang dasar maupun dalam undang-undang pilpres itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tak berarti harus semuanya pilkada langsung,” sambungnya.
Pertimbangan lainnya, kata Supratman, juga terkait dengan efisiensi di penyelenggaraan pilkada. Dan juga aspek sosial, dan juga kerawanan. “Dan saya pikir ini menjadi wacana yang mana patut dipertimbangkan. Presiden merespons itu di kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar,” kata Supratman.
Supratman mengungkapkan bahwa usulan pemilihan kepala tempat dilaksanakan oleh DPRD telah lama dibicarakan dalam tingkat partai politik. “Dan hari ini saya meninjau trennya positif sambutan dari masyarakat. Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang sebenarnya yang dimaksud sesuai dengan pendiri bangsa. Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa jadi menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di area Indonesia,” ungkapnya.
Terkait keterpurukan demokrasi mengenai pilkada oleh DPRD itu, menurut Supratman tergantung untuk permintaan bangsa Indonesia. Menurut dia, yang terpenting bukanlah prosedural semata tetapi mengenai subtansi.
“Kalau kemudian ternyata itu memunculkan efek atau gejolak dalam masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan juga ternyata juga hasilnya tidaklah maksimal, tentu perlu kajian yang lebih lanjut dalam,” kata Supratman.
“Nah akibat itu beri kesempatan terhadap pemerintah dan juga termasuk untuk partai-partai kebijakan pemerintah untuk melakukan kajian dan juga ini saya pikirkan masih lama. pemilihan kepala daerah kita maupun pilpres kita pada tahun 2029. Masih panjang ya,” pungkasnya.
