DreamHub.id – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengatakan tak bisa saja memutuskan ada atau tak dugaan gratifikasi pada pemakaian jet pribadi Ketua Umum Partai Solidaritas (PSI), Kaesang Pangarep .
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengumumkan KPK melalui Deputi Pencegahan telah lama menganalisa persoalan hukum ini. Ia menyampaikan Kaesang bukanlah orang pelaksana negara lalu kedudukannya terpisah dari orang tuanya yang tersebut juga Presiden ketujuh, Joko Widodo (Jokowi).
“Kedeputian Pencegahan yang dimaksud berwenang selama ini memutuskan memberikan nota dinas untuk pimpinan apakah gratifikasi atau tidak, itu menyampaikan bahwa oleh sebab itu yang digunakan bersangkutan tidak pelopor negara juga juga sudah ada dewasa, telah terpisah dari orang tuanya menyampaikan bahwa Kedeputian Pencegahan tidaklah dapat memutuskan atau menyampaikan ini bukanlah gratifikasi,” kata Nurul Ghufron pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, hari terakhir pekan (1/11/2024).
Ghufron mengakui KPK telah terjadi menerima laporan penerimaan Kaesang Pangarep di penyelenggaraan jet pribadi iti. Hanya saja, ditegaskannya lagi, KPK bukan sanggup menentukan ada tidaknya dugaan gratifikasi lantaran Kaesang bukanlah pelopor negara.
“Yang bersangkutan telah lama menyampaikan untuk KPK juga Direktorat Gratifikasi sudah ada menyampaikan untuk pimpinan bahwa akibat yang bersangkutan tidak merupakan pengurus negara maka kemudian laporan yang disebutkan nota dinasnya dari Deputi Pencegahan di hal ini menyampaikan bahwa laporan yang dimaksud tidaklah dapat diputuskan apakah gratifikasi atau tidak,” katanya.
KPK, kata Ghufron, bukanlah pertama kalinya bukan mampu menentukan ada atau tidaknya gratifikasi pada suatu kasus. Sebab menurutnya KPK pernah mendapatkan laporan penerimaan dari pribadi dokter yang dimaksud menerima dari pasien hingga guru swasta yang menerima dari murid. “Kasus seperti ini KPK sebelumnya telah dilakukan menerima ada tiga kali,” tandasnya.
