DreamHub.id – KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Koperasi serta UKM (Kemenkop UKM) meyakinkan banyak acara unggulan pada sektor UMKM mulai dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga sertifikasi UMKM akan berlanjut di tempat pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.Â
Deputi Area Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan, khusus untuk penyaluran KUR akan dipermudah lagi melalui skema credit scoring yang digunakan tidak ada berpaku pada data historis milik bank. Melainkan juga data telkomunikasi seperti listrik, e-commerce hingga pulsa.Â
“Kami sudah ada melakukan pilot project kemudian menariknya dengan credit scoring penyaluran KUR bertambah 5%,” ujar Yulius pada konferensi pers di tempat Kantor Kemenkop UKM, Selasa (8/10).Â
Yulius menyebut, penerapan credit scoring pada penyaluran KUR telah dibicarakan dengan regu transisi Prabowo, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian Kementerian Koordinator Perekonomian.Â
Seluruhnya berikrar untuk menjamin skema ini dapat diadakan untuk menggenjot penyaluran KUR.Â
“Nantinya pinjaman ini akan dibuat gabungan menentukan pinjaman dikasihkan siapa, modelnya bagaimana sistemnya bagaimana,” kata Yulius.Â
Selain inisiatif KUR, kegiatan formalitas legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) juga akan diteruskan dalam pemerintahan Prabowo.Â
Merujuk data Online Single Submission (OSS) Badan Kesepahaman Penanaman Modal (BKPM), sebanyak 10 jt pelaku bidang usaha mikro telah terjadi terdaftar di Nomor Induk Berusaha (NIB).Â
Kemudian, pada tahun 2021-2024, telah dilakukan difasilifasi pendampingan NIB lalu sertifikasi produk-produk oleh Deputi Usaha Mikro terhadap 662.516 usaha mikro.Â
Yulius menilai, NIB dan juga sertifikasi UMKM perlu dilanjutkan agar komoditas UMKM naik kelas lalu berdaya saing di dalam bursa global.Â
“Sertifikasi barang tetap memperlihatkan kita dorong untuk meningkatkan produktivitas komoditas UMKM,” jelasnya.Â
