DreamHub.id – JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Peringatan itu dilayangkan Puan ketika hadiri penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran ( DIPA ) Tahun Anggaran 2025 untuk kementerian kemudian lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto di tempat Istana Negara, Ibukota Indonesia Pusat, Selasa (10/12/2024).
“Dengan diserahkannya DIPA serta Daftar Alokasi TKD, artinya pelaksanaan APBN tahun 2025 telah dilakukan siap dimulai. Pemerintah, melalui kementerian/lembaga harus dapat mengurus belanja negara agar tetap memperlihatkan diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan serta kesejahteraan rakyat,” kata Puan di keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).
Diketahui, APBN 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan hasil Pemilihan Umum 2024. Di di proses penyusunan APBN 2025 beberapa waktu lalu, otoritas dengan DPR terus melakukan pembahasan konstruktif termasuk di fleksibiltas untuk mengantisipasi format kemudian prioritas pemerintahan baru.
Ketua DPP PDIP ini menyebut, komunikasi lalu konsultasi berkelanjutan dilaksanakan antara Pemerintah, DPR juga regu Prabowo yang digunakan ketika itu belum resmi dilantik sebagai presiden agar inisiatif penyelenggaraan prioritas pemerintahan baru dapat diakomodir secara optimal di APBN 2025.
“DPR berharap dengan adanya penambahan kementerian/lembaga yang tersebut baru, penyelenggaraan anggaran negara semakin maksimal untuk rakyat,” tuturnya.
Puan menyampaikan pelaksanaan APBN 2025 akan penuh dengan tantangan sebab berbagai dinamika, mulai dari tantangan global pascapandemi yang tersebut masih terjadi, dinamika perekonomian, geopolitik global yang digunakan tinggi, pembaharuan iklim, hingga dampak digitalisasi.
Untuk itu, ia menilai, perlunya upaya ekstra pada mewujudkan anggaran belanja yang mana berkualitas demi menyokong perkembangan perekonomian kemudian kesejahteraan rakyat.
“Inilah tantangan kita ke depan yang mana harus mendapatkan penanganan efektif. Baik dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, kemudian sumber daya manusia pemerintahan,” sebut Puan.
