DreamHub.id – JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Jazilul Fawaid menilai wajar terjadi polemik terkait penolakan terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Skor ( PPN ) menjadi 12 %. Namun, ia menilai, sedianya polemik itu tak perlu muncul lantaran sebagian fraksi pada DPR telah lama setuju pengesahan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang dimaksud menjadi dasar kenaikan PPN tersebut.
“Kami menganggap wajar polemik kenaikan PPN 12%, meskipun mestinya sudah ada tiada diperlukan lagi sebab hampir semua partai di tempat DPR pada tahun 2021 telah dilakukan menyetujui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kenaikan PPN 12% bagian dari pelaksanaan UU HPP,” ujar Jazilul pada keterangan ditulis yang dimaksud dikutip, Hari Senin (23/12/2024).
Kendati demikian, Gus Jazil sapaan akrabnya memohonkan pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara bijaksana. Ia meminta-minta agar pemerintah mengantisipasi dampak yang mana akan ditimbulkan akibat dari kenaikan PPN menjadi 12%.
“Fraksi PKB menyetujui kenaikan PPN 12% dengan harapan pemerintah tetap memperlihatkan melakukan skema kebijakan dunia usaha lainnya yang dimaksud dapat menurunkan tekanan kenaikan harga jual dan juga daya beli masyarakat,” urainya.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR ini khawatir akan timbul dampak lesunya daya beli publik bila kenaikan PPN 12% tidaklah disertai kebijakan perekonomian lainnya.
”Hemat saya pada melaksanakan kebijakan kenaikan PPN 12% diperlukan keberanian pemerintah kemudian dukungan sektor usaha agar tidak ada muncul gejolak perekonomian di area sedang masyarakat, misal PPN 12% untuk tahap awal dikenakan pada barang barang mewah,” kata Gus Jazil.
