DreamHub.id – JAKARTA – Kisruh pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) antara Agung Laksono dengan Jusuf Kalla (JK) disayangkan oleh Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas. Fernando berpendapat, politisasi organisasi sosial harus dihentikan.
“Sangat disayangkan adanya upaya menyebabkan dualisme Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia. Seharusnya bukan upaya menciptakan dualisme kepengurusan PMI dikarenakan merupakan organisasi sosial yang digunakan seharusnya terbebas dari kepentingan politik,” kata Fernando untuk SINDOnews, Mulai Pekan (9/12/2024).
Menurut Fernando, upaya Agung Laksono menciptakan kepengurusan PMI menjadi dualisme menciptakan citra buruk baginya yang mana pernah terlibat pada dualisme kepengurusan Partai Golkar dan juga Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957.
“Jangan-jangan Agung Laksono memang benar tak mempunyai kemampuan untuk menjadi ketua umum melalui mekanisme yang digunakan murni dan juga sesuai dengan AD/ART, sehingga harus menimbulkan dualisme kepengurusan,” tuturnya.
Fernando mengatakan, jangan memperalat PMI atau organisasi lainnya untuk kepentingan eksistensi diri di kancah nasional juga tiada murni untuk kepentingan sosial.
“Setop politisasi organisasi sosial untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. PMI merupakan organisasi sosial yang digunakan bergerak pada bidang kemanusiaan sehingga akan sangat berdampak kalau sampai dualisme kepengurusan berkepanjangan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 Jusuf Kalla (JK) melaporkan Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pencalonan Ketua PMI baru. JK menegaskan pengumuman Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal dan juga pengkhianatan.
