DreamHub.id – JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, juga Keselamatan (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Tambahan anggaran yang dimaksud untuk menjalankan acara yang mana telah dilakukan dicanangkan.
Hal itu disampaikan Budi Gunawan ketika Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat tersebut, Budi Gunawan sama-sama tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hadir di rapat tersebut, tujuh Menko antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, serta Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia juga Kebudayaan Pratikno.
Selain itu, Menko Infrastruktur lalu Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Warga (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, serta Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Dengan beban tugas yang digunakan semakin berat tanpa dukungan anggaran yang digunakan memadai hal yang disebutkan akan sulit untuk direalisasikan,” ujarnya, Awal Minggu (2/12/2024).
Budi Gunawan mencontohkan, pada waktu ini di area Kemenko Polkam tidak ada ada ruang command center yang digunakan terkoneksi dengan kementerian kemudian lembaga untuk memonitor segala permasalahan secara langsung. Sementara penanganan isu Polkam di menjaga stabilitas urusan politik juga keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan di tempat di koordinasi, sinergi, dan juga eksekusi pada lapangan.
“Selain itu belum ada jaringan big data yang tersebut sanggup menangani pengaduan warga (dumas) yang tersebut jumlahnya di area Kemenko Polkam sangat banyak mencapai puluhan ribu. Sehingga banyak laporan yang bukan tertangani dengan baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi warga terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Usulan penambahan anggaran ini dilaksanakan menyusul pembaharuan nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang digunakan menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025 yaitu, Kemudian Kementerian Koordinator Area Politik kemudian Keselamatan (Kemenko Polkam) memohonkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.
