DreamHub.id – JAKARTA – Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia Indonesia, Muhlis Ali menilai wacana pengembalian Polri di area bawah Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai langkah mundur yang dimaksud dapat merusak tatanan demokrasi di tempat Indonesia. Menurutnya, reformasi 1998 telah lama memulai pembangunan fondasi penting bagi netralitas Polri yang harus dijaga.
“Wacana Polri di dalam bawah Kemendagri itu langkah mundur”tegas Muhlis di dalam Jakarta, Selasa (3/12/2024).
“Pemisahan Polri dari TNI adalah hasil perjuangan reformasi untuk menciptakan institusi penegak hukum yang netral serta independen. Mengembalikan Polri ke struktur lama justru bertentangan dengan arah demokrasi kita,” sambung Muhlis.
Muhlis menjelaskan, Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 menjadi landasan penting untuk memverifikasi Polri fokus pada keamanan domestik, sedangkan TNI pada pertahanan negara. Wacana ini, menurutnya, dapat memicu tumpang tindih peran yang digunakan sempat menjadi hambatan dalam masa lalu.
“Jika Polri berada pada bawah Kemendagri, risiko politisasi meningkat. Di bawah TNI, pendekatan humanis pada tugas-tugas Polri juga bisa saja tergeser oleh pendekatan militeristik,” tambahnya.
Ia juga menyoroti risiko terganggunya akuntabilitas juga transparansi Polri jikalau mekanisme internalnya tunduk pada birokrasi kementerian atau struktur hierarkis militer. Hal ini, kata Muhlis, akan berdampak pada efektivitas pelayanan lalu penegakan hukum.
“Polri ketika ini sudah mendirikan sejumlah sistem yang dimaksud menegaskan profesionalisme, termasuk pengawasan independen. Wacana ini justru dapat merusak capaian tersebut,” katanya.
Ia menyarankan agar pemerintah juga politisi tambahan fokus pada pengembangan kapasitas kemudian integritas Polri. Langkah ini, menurutnya, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menguatkan demokrasi.
“Polri harus masih independen. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di sistem negara juga menjamin pengamanan hak-hak rakyat,” kata Muhlis.
Di akhir pernyataannya, Muhlis mengundang penduduk untuk bersama-sama menjaga semangat reformasi. “Demokrasi Indonesia harus terus maju, tidak mundur. Mari kita menyokong Polri agar tetap saja netral, profesional, kemudian menjadi institusi yang mana dipercaya masyarakat,” tutupnya.
