DreamHub.id – JAKARTA – Pengamat Hukum lalu Politik Pieter C Zulkifli ingin pemerintahan Prabowo Subianto mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut Pieter, tanpa pembenahan sistem lembaga pendidikan dan juga kemampuan fisik nasional, Indonesia akan sulit bersaing di area tingkat ASEAN, apalagi global.
Bahkan, kata dia, untuk acara makan siang gratis bergizi bagi anak sekolah, pemerintah masih membutuhkan bantuan dari luar negeri. “Rakyat pada masa kini menanti bukti nyata dari janji besar Prabowo. Apakah pemerintah dapat menjawab tantangan ini ataukah visi besar ini hanya sekali akan menjadi angan pada berada dalam realitas sektor ekonomi global yang tersebut semakin kompleks? Waktu akan menjadi saksi, apakah janji ini mampu diwujudkan atau berakhir sebagai kontradiksi,” katanya pada keterangannya, Selasa (19/11/2024).
Dia menuturkan, Presiden Prabowo Subianto harus mempunyai keberanian yang besar pada menghapus kemiskinan di dalam Indonesia. Bahkan, kenaikan Pajak Pertambahan Kuantitas (PPN) sebesar 12 persen menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Prabowo di merealisasikan janjinya tersebut.
Pieter C Zulkifli. Foto/Dok SINDOnews
Pieter mengungkapkan bukan sedikit pihak mempertanyakan apakah kenaikan itu sebagai langkah awal menuju perubahan perekonomian atau sekadar langkah pragmatis yang digunakan mengorbankan rakyat demi angka-angka di dalam laporan keuangan negara. Pieter Zulkifli menekankan jikalau Presiden Prabowo memulai masa pemerintahannya dengan visi besar, di dalam antaranya, menghapus kemiskinan, meningkatkan taraf hidup rakyat, menyediakan makan siang gratis, mendirikan tiga jt rumah, hingga menciptakan jutaan lapangan kerja.
“Prabowo Subianto memulai pemerintahannya dengan visi yang digunakan ambisius. Namun, janji besar seperti menghapus kemiskinan memerlukan keberanian, inovasi, juga kebijakan yang mana berpihak pada rakyat. Kenaikan PPN menjadi ujian pertama: apakah ini langkah awal menuju metamorfosis perekonomian atau sekadar langkah pragmatis yang digunakan mengorbankan rakyat demi angka-angka pada laporan keuangan negara?” kata Pieter Zulkifli.
Di satu sisi, kata dia, kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara guna membantu target ambisius Prabowo, termasuk, peningkatan sektor ekonomi 8 persen per tahun. “Di sisi lain, langkah ini dinilai bertentangan dengan janji peningkatan taraf hidup masyarakat. Kenaikan PPN berpotensi meningkatkan biaya barang dan juga jasa di tempat pasar, yang tersebut otomatis melemah daya beli rakyat, teristimewa kelompok berpenghasilan rendah,” ungkapnya.
Pieter Zulkifli mengungkapkan untuk mencapai target peningkatan sektor ekonomi 8 persen, pemerintah diperkirakan memerlukan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN) sekitar Rp8.000 triliun per tahun, dua kali lipat dari anggaran pada waktu ini. Namun, proyeksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk APBN 2025 semata-mata mencapai Rp3.600 triliun.
