DreamHub.id – JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan dengan nomor perkara 137/PUU-XXII/2024 perihal hak pilih seseorang yang mana tak sesuai domisili. Keputusan itu dibacakan di dalam ruang sidang gedung MK, DKI Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).
MK menganggap apabila pemilih yang mana pindah domisili tetap memperlihatkan diberikan hak pilih, hal itu dapat merusak sistem pertanggungjawaban kepala tempat terpilih.
“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Suhartoyo di area dalam ruang Gedung MK, Ibukota Pusat, Kamis (14/11/2024).
Sementara itu, Hakim konstitusi, Guntur Hamzah menegaskan, pemilih yang tersebut tak sesuai domisili di tempat daerahnya tak berhak menggunakan hak pilihnya di Pemilihan Kepala Daerah 2024 ini.
Artinya ketika pemilih sudah ada mengundurkan diri dari dari area pemilihannya maka hak memilihnya tidaklah valid lagi untuk digunakan.
“Adapun hak memilih kepala tempat bagi pemilih yang digunakan tiada bertempat tinggal/berdomisili yang digunakan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dalam area pemilihan yang bersangkutan pada dasarnya memang sebenarnya tak ada,” ujar Guntur.
Putusan ini, sekaligus menjawab permohonan yang mana diajukan para pemohon, mengenai hal yang dimaksud memungkinkan bila pemilih pindah domisili lewat proxy voting.
