DreamHub.id – JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus menyinggung ajakan Presiden Prabowo Subianto terhadap warga Jawa Tengah (Jateng) untuk memilih pasangan calon Ahmad Lutfi-Taj Yasin pada Pilgub Jateng 2024. Dia menilai endorse itu telah terjadi menghilangkan harapan jikalau pemilihan gubernur serentak 2024 ini akan berlangsung jujur dan juga adil (jurdil).
Hal ini diungkapkan Deddy di rapat sama-sama Wamendagri serta penjabat (Pj) Gubernur di dalam beberapa orang area pada rangka menjamin netralitas ASN pada pemilihan kepala daerah Serentak 2024. Dalam kesempatan itu, Deddy menyinggung ajakan Prabowo yang tersebut menyebar belakangan ini.
“Ketika individu Presiden Republik Indonesia turun kelasnya menjadi campaigner, jurkam untuk satu calon, saya kira kita kehilangan harapan bahwa pilpres ini akan berlangsung dengan jurdil,” kata Deddy di area Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Awal Minggu (11/10/2024).
Dia mengakui Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, parpol pengusung Ahmad Lutfi-Taj Yasin. Hanya saja, Deddy menilai endorsement itu sangat jauh lebih tinggi baik dilaksanakan sebelum tahapan masa kampanye.
Dalam kesempatan itu, ia pun menyinggung pernyataan yang mana disampaikan pihak Istana Kepresidenan melalui Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang digunakan mengatakan Prabowo boleh berkampanye. “Istana mengungkapkan tidak ada ada larangan presiden kampanye, oh iya betul. Tapi undang-undang kita mensyaratkan kalau mau kampanye harus cuti. Jadi juru bicara istana ini enggak ngerti undang-undang,” ujarnya.
Di sisi lain, Deddy juga menyoroti tiga jabatan Prabowo yang sangat penting selain Ketua Umum Partai, yakni sebagai kepala Negara, kepala pemerintahan, serta Panglima tertinggi Angkatan bersenjata yang saat ini menjadi TNI.
“Saya takutnya, meskipun pak presiden tak berniat, bahkan tiada terpikirkan agar itu menjadi acuan untuk seluruh instrumen kekuasaan dalam bawahnya, sanggup ditangkap secara berbeda, sanggup multi interpretasi, Pak,” tuturnya.
“Jadi saya kira hal ini harus diluruskan. Bapak presiden berhutang penjelasan untuk kita, bahwa itu tidak ada berarti instrumen kekuasaan negara, pemerintahan, angkata bersenjata yang ada pada bawah komando beliau, boleh cawe-cawe pada Pilkada. Kami menghargai hak beliau sebagai ketua umum partai,” kata beliau melanjutkan.
