DreamHub.id – JAKARTA – Petisi Warga DKI Jakarta Antikorupsi menyelenggarakan aksi demonstrasi pada Gedung Merah Putih KPK , hari terakhir pekan (8/11/2024). Aksi yang disebutkan menuntut KPK memberikan kejelasan terhadap persoalan hukum dugaan korupsi e-KTP juga pengadaan alat kebugaran (alkes) di area Provinsi Banten.
Ketua Petisi Warga Ibukota Antikorupsi Hasan Assegaf menyatakan dua tindakan hukum yang dimaksud menyeret nama calon gubernur dan juga perwakilan gubernur Jakarta. “Kami mengajukan permohonan untuk KPK untuk bisa saja memberikan kepastian hukum terhadap skandal perkara dugaan tindakan hukum yang melibatkan Pramono Anung di skandal perkara e-KTP,” kata Hasan di tempat Gedung Merah Putih KPK.
“Selain itu, perkara pengadaan proyek alat kebugaran di tempat Provinsi Banten,” sambungnya.
Hasan menyebutkan, dugaan korupsi pengadaan alkes Provinsi Banten itu diduga menyeret nama Rano Karno. Terkait permintaan kejelasan dua tindakan hukum tersebut, Hasan menyatakan pihaknya sudah pernah bersurat ke Lembaga Antirasuah pada 6 November 2024.
“Jangan membiarkan hambatan Pramono Anung serta Rano Karno itu bukan ada kepastian hukum yang pada akhirnya sanggup mengakibatkan prakiraan yang mana tak jelas di area ruang publik,” ujarnya.
Terpisah, Juru Bicara Pramono Anung-Rano Karno Chico Hakim menyatakan dua sosok yang disebutkan merupakan pihak yang mana bersih dari korupsi. “Terbukti merekan sudah ada menjabat dalam pemerintahan puluhan tahun,” kata Chico.
