DreamHub.id – JAKARTA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Kantor Kementerian Koordinator Sektor Hukum, HAM, Imigrasi, dan juga Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) pada Kamis, 7 November 2024. Mereka bertemu dengan Menko Kuhmham Impas, Yusril Ihza Mahendra.
Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Lembaga Antirasuah yang terdiri dari Ketua KPK Nawawi Pomolango, didampingi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan juga Johanis Tanak, mendiskusikan beberapa isu seperti RUU Perampasan Aset, penegakan hukum, hingga keluhan warga negara asing yang dimaksud diadukan melalui Kedutaan Besar dia persoalan pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di dalam Indonesia yang tersebut berbelit-belit.
Merespons hal tersebut, Yusril menyatakan RUU Perampasan Aset, pemerintah telah menyampaikan Surat Presiden (Surpres) untuk DPR serta menanti kapan pembahasan RUU akan dilaksanakan. “Kalau telah disampaikan maka pemerintah tidak ada akan menarik,” kata Yusril.
Yusril menambahkan, pihaknya akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum terkait beberapa isu di RUU Perampasan Aset. Demikian juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang dimaksud akan dijalankan pembaharuan atau penggantian, khususnya untuk penegakan hukum.
“Kemenko yang digunakan mengoordinir Kementerian Hukum merupakan rumah untuk menggodok undang-undang. Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum juga pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Terkait lamanya permohonan KITAS yang dikeluhkan WNA, Menko Yusril menjelaskan, proses pemberian izin untuk pekerja asing dalam Indonesia harus mendapat Rencana Pengaplikasian Tenaga Kerja Eksternal (RPTKA) dari Kementerian Tenaga Kerja atau izin kerja.
Setelah mendapat RPTKA, Disnaker mengeluarkan notifikasi untuk diproses mendapat visa bekerja dari Imigrasi, baru bisa jadi masuk ke Indonesia untuk mengurus visa. Menko Yusril berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
“Jika perlu adanya pelayanan satu pintu, juga lebih besar ditingkatkan layanan digital atau online. Agar penduduk dapat dilayani secara cepat tepat akurat dan juga dapat menumbuhkan perekonomian bangsa,” ucapnya.
