DreamHub.id – JAKARTA – Ketua Komite 3 DPD RI Filep Wamafma mengapresiasi Proyek Beasiswa PIP Dikdasmen lalu KIP Kuliah yang tersebut masih berjalan hingga pada waktu ini. Rencana Indonesia Pandai yang dimaksud dirancang untuk membantu siswa kurang mampu di melanjutkan pendidikannya.
“Saya apresiasi inisiatif KIP Kuliah serta PIP Dikdasmen dari Kemendikbud. Apalagi di dalam tahun selanjutnya sudah ada direncanakan penerima PIP otomatis akan menerima KIP Kuliah. Hal ini benar-benar dapat membantu siswa melanjutkan pendidikannya.” Kata Filep Hari Senin (4/11/2024).
Filep menyampaikan inisiatif yang disebutkan harus terus dilanjutkan lantaran merupakan amanat UUD NRI. Filep menegaskan, hak memperoleh lembaga pendidikan yang mana layak perlu dirasakan oleh seluruh siswa di area Indonesia teristimewa bagi kelompok rentan.
“Siklus kemiskinan lalu ketertinggalan hanya sekali dapat diretas dengan jalan lembaga pendidikan yang baik, lantaran itu negara harus memberikan akses, dukungan, kebijakan, juga jaminan bagi kelompok rentan,” tegasnya.
Senator Papua Barat ini menyarankan agar penyaluran acara yang dimaksud diperbaiki dengan melakukan perbaikan data. Perbaikan data yang disebutkan harus menjadi prioritas Kementerian Pendidikan.
“Saya menerima masukan terkait beberapa kendala di kegiatan ini. Misalnya masalah kevalidan data siswa, Nomor Induk Siwa serta NIK siswa yang tersebut bukan valid pada sistem. Ada juga data anak yang mana layak PIP namun pada sistem masuk pada kelompok yang dimaksud tak dapat diusulkan, namun data anak yang dimaksud tiada layak justru masuk di kelompok yang tersebut dapat diusulkan. Hal ini sebetulnya dapat diperbaiki. Jangan sampai, siswa yang layak dibantu akhirnya terabaikan belaka dikarenakan persoalan teknis yang dimaksud dapat diselesaikan ini,” katanya.
Filep juga menyarankan agar Kementerian Pendidikan dapat menambah jenis lembaga penyalur keuangan khusus untuk daerah-daerah yang tersebut terkendala layanan perbankan tersebut.
“Kendala lain seperti layanan perbankan yang bukan merata disetiap area juga harus dicarikan alternatif solusinya. Justru, wilayah terpencil seperti itu wajib menjadi prioritas. otoritas Daerah wajib memberikan perhatian penuh pada persoalan teknis penyaluran ini, khususnya Dinas Pendidikan,” ucapnya.
