DreamHub.id – JAKARTA – Tanggal 20 Oktober 2024 menjadi tonggak sejarah penting bagi upaya pemberantasan korupsi yang digunakan telah sangat mengkhawatirkan pada Indonesia. Hal ini mengingat pidato Presiden Prabowo Subianto pada waktu penutupan Rapimnas Gerindra di tempat Indonesia Arena yang dimaksud secara tegas menyatakan akan menyisihkan anggaran khusus untuk membasmi korupsi.
Prabowo menganggap korupsi adalah hambatan terbesar suatu bangsa untuk bangkit serta berprogres lebih tinggi maju. Menurut Prabowo, ketentuan utama sanggup terwujudnya Indonesia Maju adalah dengan menghilangkan perilaku koruptif. Bahkan dengan lantang Jenderal TNI ini menyatakan, kalaupun koruptor itu lari ke Antartika, Prabowo akan kirim pasukan khusus untuk mencari merek dalam Antartika.
DPP NCW memerhatikan ada hal yang dimaksud menarik terkait janji-janji pemberantasan korupsi di tempat Indonesia pada pemerintahan Prabowo-Gibran, dimulai dari pidato Prabowo pada Rapimnas Gerindra, 31 Agustus 2024 kemudian pidatonya pascadiambil sumpah dalam Gedung Nusantara di area MPR-RI, Jakarta, 20 Oktober 3024.
Prabowo juga menyinggung masih terlalu sejumlah kebocoran, penyelewengan, korupsi pada Indonesia yang dapat membahayakan masa depan kita, anak-anak kita lalu cucu-cucu kita.
“Kami berharap ada tindakan tegas dan juga nyata untuk para koruptor ini, bila perlu dihakimi massa seperti jambret kemudian maling makanan, di dalam mana kejahatan merekan oleh sebab itu mereka itu lapar, tidak untuk menumpuk kekayaan. Dinamika kebijakan pemerintah juga sosial perlu diperhatikan Presiden Prabowo, jangan percaya laporan sepihak dari para pembantu beliau (menteri-red) saja, sebab fakta di area lapangan kadang-kadang tidak ada sesuai laporan ke Presiden,” ujar Ketua Umum DPP NCW Hanif, Hari Jumat (25/20/2024).
Menyimak dinamika sosial urusan politik yang tersebut mengalami perkembangan pascaterbentuknya Kabinet Merah Putih yang digunakan diberitahukan pada 21 Oktober 2024, sejumlah kalangan beranggapan Presiden Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan yang cukup berat, mengingat perasaan khawatir warga akan bagi-bagi kekuasaan atau kebijakan pemerintah akomodatif partai pendukung pemerintah melalui menteri-menteri kabinet Prabowo-Gibran.
“Kalau kami di tempat DPP NCW tidak ada terlalu khawatir dengan kebijakan pemerintah akomodatif yang mana dijalankan Presiden Prabowo pada waktu ini, sebab kami miliki keyakinan Prabowo Subianto yang tersebut pada waktu ini menjabat sebagai Presiden RI ke-8 telah lama kembali menjadi dirinya sendiri alias tiada akan tunduk pada perintah orang, kelompok atau partai tertentu,” tandas Hanif.
DPP NCW mengawasi Prabowo sangat optimistis bisa jadi menekan korupsi juga turunannya. Jenderal Kopassus ini mulai memerlihatkan jati dirinya yang mana bukan bisa jadi diintervensi atau dipengaruhi oleh siapa pun terkait hak prerogatifnya sebagai presiden.
