DreamHub.id – JAKARTA – Ketua Komite III DPD RI mengapresiasi visi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengentaskan kemiskinan dalam Indonesia. Prabowo memiliki target akan menurunkan bilangan bulat kemiskinan hingga nol persen di dua tahun pertama masa jabatannya.
Diketahui bahwa pada waktu ini jumlah keseluruhan penduduk miskin Indonesia pada Maret 2024 adalah 9,79%. Di antara nomor tersebut, terdapat 0,83% penduduk masih pada keadaan miskin ekstrem. Berdasarkan data BPS,2021 kategori miskin ekstrem yang dimaksud adalah jikalau pengeluarannya di area bawah Rp10.739/orang/hari atau setara Rp322.170/orang/bulan.
Sehingga misalnya di 1 keluarga terdiri dari 4 orang maka pengeluarannya setara atau di area bawah Rp1.288.680 per keluarga per bulan.
“Saya selaku Ketua Komite III DPD RI tentu sangat mengupayakan rencana Presiden di pengentasan kemiskinan. Apalagi 3 wilayah yang digunakan masuk miskin ekstrem yang dimaksud ada di tempat Papua Tengah, Papua Pegunungan, juga Papua. IPM pada wilayah Timur juga Barat masih tidak ada merata. Akibatnya ketimpangan melebar, kemiskinan ekstrem masih terjadi. Saya berharap keadilan sosial benar-benar dapat dirasakan oleh semua teristimewa pada wilayah Timur Indonesia,” kata Filep, hari terakhir pekan (25/10/2024).
Senator dan juga juga akademisi hukum ini menyoroti strategi pengentasan kemiskinan. Filep mengumumkan kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Mengingat kompleksnya persoalan kemiskinan ini, Filep berharap adanya cara pandang yang dimaksud serupa antara pemerintah dan juga DPD RI di meninjau kemiskinan.
“Kedua, harus ada sinergi antara fiskal kemudian moneter, sehingga ada perubahan fundamental sektor ekonomi yang tersebut nyata pada hal peningkatan daya beli, penciptaan lapangan kerja, pengerjaan infrastruktur yang dimaksud urgen,” katanya.
Ketiga, perlu afirmasi khusus pengentasan kemiskinan untuk wilayah-wilayah berotonomi, kemudian wilayah-wilayah dengan kemiskinan ekstrem. Komite III DPD RI berharap dengan cara ini, target pemerintah dapat tercapai pada mengentaskan kemiskinan.
Filep juga mengatakan akar lain dari kemiskinan adalah rendahnya kualitas pendidikan. Karena itu, institusi Pendidikan dari Derajat dasar hingga perguruan tinggi wajib menjadi perhatian khusus.
“Rendahnya kualitas Pendidikan di dalam Indonesia menyebabkan produktivitas Komunitas rendah. Hal ini berdampak luas terhadap daya saing masyarakat. Karena itu, sepanjang kualitas sekolah tak diperbaiki, itu identik belaka negara memelihara kemiskinan. Untuk itu, segenap stakeholders wajib ambil bagian di memperbaiki institusi pendidikan,” ujar Senator selama Papua Barat itu.
