DreamHub.id – JAKARTA – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengomentari komitmen dan juga janji Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi. Menurutnya, Prabowo sangat pantas dan juga masuk akal untuk memberantas korupsi ketika segala kewenangan pada masa kini berada di area tangannya meskipun beberapa menteri juga wamen yang dimaksud ada di dalam kabinetnya pernah diperiksa di persoalan hukum dugaan korupsi.
“Mungkin Pak Prabowo berpikir saya tiada perlu kepercayaan orang dulu. Artinya, begini, secara hukum dia memang sebenarnya boleh diangkat, tapi memang benar secara moral dan juga kesan umum kurang positif,” kata Mahfud pada podcast Terus Terang Mahfud MD pada kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (22/10/2024).
Mahfud menekankan, pemilihan menteri serta perwakilan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Namun, publik sebenarnya telah tahu siapa yang mana terlibat perkara apa, siapa yang digunakan kasusnya tampak direkayasa, kemudian siapa sosok-sosok yang tampak memaksa untuk bebas dari kasus.
Meski begitu, Mahfud membenarkan, integritas seseorang atau kadar bersih seseorang berpengaruh untuk efektivitas langkah yang mana akan diambil atau dijalankan. Sebab, ia melihat, selama ini orang-orang yang mana sedang mendapatkan sorotan lantaran tersangkut perkara pasti mencari cara untuk selamat.
“Oh ya, sudah ada pasti, pasti berpengaruh dikarenakan kalau misalnya orang sedang disorot, apalagi sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, itu selalu mencari cara untuk selamat lalu mencari untuk selamat itu kadang kala melanggar hukum, melanggar etika, melanggar moral,” kata mantan Menko Polhukam itu.
Mahfud meyakini, Presiden Prabowo pada saatnya mengambil langkah-langkah yang tersebut menyenangkan rakyat atau memuaskan keperluan rakyat akan tata kebijakan pemerintah lalu tata hukum yang dimaksud benar. Saat ini, menurut Mahfud, Prabowo masih harus melakukan hal-hal untuk keseimbangan seperti political trade off.
“Kan sekarang beliau masih harus melakukan hal-hal untuk keseimbangan, untuk political trade off, saya kira tidak ada dapat dihindari. Tapi, menurut saya kita tunggu saja, saya kira 100 hari pertama kita akan tahu mana badan-badan yang digunakan diperlukan, mana wamen-wamen yang diperlukan dari begitu berbagai itu,” ujarnya.
Mahfud menyarankan, langkah awal yang dimaksud harus segera dilaksanakan Presiden Prabowo yaitu penguatan lembaga-lembaga penegak hukum. Sebab, ia mengingatkan, terkadang masalah-masalah hukum, khususnya korupsi, political trade off terjadi dalam sana dengan saling ancam, saling sandera, dan juga lain-lain.
“Misalnya, KPK, itu isu di tempat luar yang tersebut jadi rahasia umum ada seseorang telah tersangka, ketika misalnya komisionernya telah rapat bahwa ini harus tersangka, tidak ada jalan. Saya dengar dari KPK sendiri serta itu juga pernah dinyatakan terbuka oleh KPK sendiri, ‘nampaknya bawahan kami ini bukan tunduk pada kami’,” ujar Menteri Keamanan di dalam era Presiden Gus Dur tersebut.
