Raffi Ahmad Dirisak Tak Kawal Putusan MK, Berikut Deretan Selebritas Pro Rezim dan juga juga Pro Rakyat

DreamHub.id – Jakarta – Raffi Ahmad, salah satu selebritas kenamaan Indonesia, pada waktu ini sedang menjadi sorotan publik. Sikapnya yang mana tak terlibat mengungkap ucapan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60 telah terjadi menuai kecaman dari berbagai pihak termasuk yang tersebut menganggapnya sebagai bentuk pro-oligarki. Sebelumnya, putusan MK yang disebutkan memicu kontroversi besar hingga demonstrasi pada 22 Agustus lalu, teristimewa dengan adanya rencana revisi UU pemilihan kepala daerah yang dinilai sanggup melanggengkan kekuasaan dinasti politik. 

Dalam unggahan Instagramnya pada Sabtu, 24 Agustus 2024, Raffi akhirnya mengakses pernyataan tentang kritik yang pada waktu ini dilayangkan padanya. Ia mengaku membantu putusan MK lalu menyuarakan agar semua pihak masih mengawal isu tersebut. Namun, pernyataannya ini justru semakin menyulut kemarahan rakyat yang dimaksud menilai Raffi lebih tinggi berpihak untuk pemerintah kemudian oligarki dibandingkan rakyat. Hal ini turut berimbas pada hujatan yang tersebut juga berusaha mencapai bisnis-bisnisnya yang mana menjamur pada berbagai sektor.

“Mari kita terus menyuarakan dan juga kawal ini dengan cara kita masing-masing… Baik menyuarakan langsung, turun ke jalan Ataupun dari lewat media sosial, juga cara cara lainnya yang baik serta bijaksana tanpa anarkis lalu provokatif…,” tulis suami Nagita Slavina itu.

Begitu juga Kiky Saputri. Ia juga menjadi sasaran perisakan netizen. Ia membantah tidak ada turut berjuang. “Semua pasti mencintai negaranya. Semua punya cara untuk menunjukkan rasa cinta pada negaranya. Yang akan berjuang di tempat jalan, semangat dan juga harus selamat. Hati-hati, jangan mudah terprovokasi kemudian tetap memperlihatkan jaga keselamatan diri,: tulisnya.

Kiky meyakinkan bahwa ia berjuang walau berbeda jalan. “Doakan kami untuk berjuang lewat jalur dalam. Caranya berbeda, tapi tujuannya sama,” tulisnya.  

Di sisi lain, aktor seribu wajah, Reza Rahadian secara tiba-tiba berorasi di tempat depan Gedung DPR RI. Dengan berapi-api ia menilai pemerintah pada waktu ini sudah bersikap ugal-ugalan di pengambilan kebijakan. “Hari ini rasanya telah ugal-ugalan ini, saya sudah ada nggak terlalu mampu tenang berada di area rumah dan juga mengamati kawan-kawan yang digunakan sedang berjuang,” kata Reza pada siniar Bocor Alus Tempo.

Selain Raffi Ahmad, Hal ini Deretan Selebritas yang mana Pro Rezim dan juga Pro Rakyat

Seiring dengan memanasnya suhu politik, beberapa selebritas Tanah Air sudah menunjukkan warna urusan politik merekan secara terang-terangan. Di satu sisi, ada selebritas yang mana memilih mengupayakan oligarki juga status quo, sementara di tempat sisi lain, ada yang mana berani berdiri sama-sama rakyat, bahkan turun ke jalan untuk memperjuangkan demokrasi.

Berikut daftar artis yang dikenal membantu rezim:

  1. Raffi Ahmad kemudian Nagita Slavina
  2. Atta Halilintar kemudian Aurel Hermansyah
  3. Irwansyah kemudian Zaskia Sungkar
  4. Ahmad Dhani
  5. Rachel Vennya
  6. Dara Arafah
  7. Lula Lahfah
  8. Uya Kuya
  9. Kiky Saputri
  10. Fauzi Baadilla
  11. Omesh Ananda
  12. Gading Martin
  13. Deddy Corbuzier juga Sabrina Chairunnisa

Berikut daftar artis yang digunakan berdiri di dalam barisan rakyat dan juga membantu demokrasi:

  1.  Reza Rahadian
  2. Arie Kriting
  3. Ananda Badudu
  4. Bintang Emon
  5. Pandji Pragiwaksono
  6. Joko Anwar
  7. Andovi juga Jovial da Lopez
  8. Fathia Izzati
  9. Abdur Rasyad
  10. Mamat Alkatiri
  11. Fedi Nuril
  12. Rigen Rakelna
  13. Abdel Achrian
  14. Ernest Prakasa

Demo Darurat Indonesia: Selebritas Turun ke Jalan

Demo Darurat Indonesia yang mana dijalankan di tempat depan DPR pada 23 Agustus menjadi peluang besar bagi pergerakan pro-rakyat. Aksi ini dihadiri oleh tiada cuma oleh siswa kemudian aktivis, tetapi juga oleh sebagian selebritas kemudian pegiat seni. Mereka bersatu untuk menolak revisi UU pemilihan gubernur yang dinilai bertentangan dengan putusan MK.

Revisi UU pemilihan gubernur yang tersebut disahkan di rapat Panja RUU pemilihan kepala daerah DPR RI dianggap sebagai upaya menguatkan cengkeraman oligarki. Sementara delapan fraksi di dalam DPR menyetujui pengesahan revisi ini, masyarakat justru bereaksi keras, menilai bahwa revisi yang dimaksud belaka akan menguntungkan partai-partai besar yang tersebut memperkuat oligarki.

INSTAGRAM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *